Jayapura, Jubi - Bupati non aktif Intan Jaya, Natalis
Tabuni meminta pihak terkait, terutama perusahaan penyalur yang
bertanggungjawab menyalurkan beras jatah Aparatur Sipil Negara (ASN) di
wilayah itu segara mencari solusi keterlambatan distribusi beras ASN di
kabupaten itu.
"Ketika saya masih aktif. Belum cuti semua berjalan baik. Tapi memang
selama ini, PD. Irian Bhakti yang bertanggungjawab terhadap penyaluran
beras ASN belum pernah menyampaikan kepada kami kendala yang dihadapi
sehingga penyaluran berasa ASN terhambat," kata Natalis Tabuni di Kota
Jayapura, Senin (16/1/2017).
Menurutnya, ia sendiri hingga kini tak tahu apa kendala yang menyebabkan terhambatnya penyaluran beras jatah ASN Intan Jaya.
"Pada 2016 memang beberapa kali beras jatah ASN terlambat masuk ke
Intan Jaya. Kalau beras ASN itu kan biayanya di Bulog. Kalau terlambat
apa penyebabnya. Apa kendalanya kan harusnya dilaporkan ke pemerintah
daerah," ucapnya.
Ia berharap, jika keterlambatan penyaluran jatah beras ASN ada pada
perusahaan penyalur, maka pihak ketiga yang dipercayakan melakukan
distribusi bisa memperbaiki kinerjanya.
"Harus memperbaiki kinerjanya. Kalau ada biaya angkut itukan sudah
ada dalam potongan gaji ASN," kata Natalis yang masa jabatannya sebagai
Bupati Intan Jaya akan berakhir 22 November 2017 mendatang.
Belum lama ini, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Intan Jaya, Fulgensius Wiran menyatakan, sejak Januari
2016 lalu, ASN di wilayah itu belum menerima beras jatah.
Sementara pihak Bulog Papua dan Papua Barat mengklaim, untuk proses
penyaluran semua diserahkan kepada pihak ketiga yang diberi
tanggungjawab oleh pemerintah.
"Penyaluran Tahun 2016 itu PD. Irian Bhakti. Bulog hanya bisa
menyurat ke pihak penyalur agar beras tak di dalam gudang terus. Tapi
kami belum tahu alasan keterlambatan penyaluran dari PD. Irian Bhakti,"
kata Kepala Bulog Divre Papua dan Papua Barat, Muhammad Attar Rizal
kepada wartawan, Senin (16/1/2017). (*)
Interim President: The ULMWP says no to dialogue with Indonesia
-
February 5, 2025 in Statement Dialogue with Indonesia is not the answer for
West Papua. The ULMWP has a clear stance on the question of dialogue: not
unt...
5 hari yang lalu
0 komentar:
Posting Komentar
Silakan Tinggalkan Komentar Anda di Bawah ini